Tuntut Percepatan DOB, FORKONAS PPDOB Kawal Penyusunan RPP Penataan Daerah

JAKARTA — Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (FORKONAS PPDOB) Seluruh Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional di Aula Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/9/2026).

Kegiatan strategis ini diselenggarakan guna menyamakan persepsi, memperkuat konsolidasi organisasi, serta merumuskan langkah taktis dan strategis bersama dalam mengawal proses percepatan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Panitia Rapimnas, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., menjelaskan bahwa langkah ini diambil sejalan dengan dinamika kebijakan nasional, di mana pemerintah saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Penyusunan ini merujuk pada Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026.

“Momentum ini menuntut kesiapan dan kesatuan langkah dari seluruh pengurus FORKONAS PPDOB se-Indonesia, pengurus FORKODA di tingkat provinsi, hingga pengurus Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) dalam mengawal proses penataan daerah,” ujar Rahmat.

Dalam sambutannya H. Tamsil Linrung, S.Pd. (Wakil Ketua DPD RI dan Ketua Dewan Pembina FORKONAS PPDOB) senantiasa menekankan pentingnya Otonomi Daerah dan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai instrumen kunci pembangunan nasional.

Beberapa poin utama pandangan Tamsil Linrung mengenai pentingnya otonomi daerah meliputi:

1. Mempercepat Kesejahteraan dan Pelayanan Publik

   Otonomi daerah serta pembentukan DOB bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memangkas rentang kendali pemerintahan, dan mempercepat pemerataan pembangunan serta kesejahteraan ekonomi di daerah-daerah yang jauh dari pusat.

2. Mendorong Pencabutan Moratorium DOB Tamsil Linrung dan DPD RI terus mendorong pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pembentukan DOB serta mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

3. Mewujudkan Keadilan Distributif dan Kemandirian Ekonomi

   Otonomi daerah dipandang sebagai wadah untuk mewujudkan keadilan distributif antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga daerah memiliki kapasitas fiskal, kemandirian ekonomi, serta pengelolaan sumber daya yang lebih optimal.

4. Perbaikan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi

   Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih memerlukan berbagai perbaikan dan penguatan kelembagaan agar daerah otonom benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat dan tidak sekadar menjadi beban anggaran.

Seyogyanya acara dihadiri Tokoh Nasional dan Pejabat Pemerintah

Agenda Rapimnas dan Konsolidasi Nasional ini diisi dengan serangkaian diskusi panel yang seyogyanya menghadirkan pimpinan lembaga tinggi negara dan kementerian terkait:

1. Keynote Speech & Panel Diskusi I:

   • Dr. Bima Arya Sugiarto (Wakil Menteri Dalam Negeri RI) memaparkan Arah Kebijakan Nasional Penataan Daerah dan Masa Depan DOB.

   • Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E. (Dirjen Otda Kemendagri) mendiskusikan Desain Besar Penataan Daerah dan Roadmap Pembentukan DOB.

   • Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.I.P., M.Si. (Wakil Ketua Komisi II DPR RI) menyampaikan materi terkait Politik Legislasi dan Komitmen DPR RI terhadap Pembentukan DOB.

   • Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Wakil Ketua Baleg DPR RI) membahas peran Baleg DPR RI dalam reformasi legislasi penataan daerah.

   • Dr. dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.N. (Ketua Komite I DPD RI) memaparkan peran DPD RI dalam mengawal aspirasi daerah.

2. Panel Diskusi II (Fiskal & Pembangunan Kewilayahan):

   • Askolani, SE, MA (Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan) mengenai Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan DOB yang Berkelanjutan.

   • Prof. Dr. Ir. Medrilzam, M.Econ. (Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan BAPPENAS) mengenai Penataan Wilayah dan DOB dalam Perspektif Pembangunan Nasional.

   • Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP., S.AP., M.Si. (Guru Besar STPDN Bandung) yang membedah narasi ‘Beban APBN’ serta solusi kemandirian ekonomi CDOB.

   • Panel Diskusi II (Fiskal & Pembangunan Kewilayahan):

Namun tidak semua narasumber tersebut dapat hadir, akan tetapi tetap tidak mengurangi antusias dan semangat para peserta

Deklarasi Nasional dan Rekomendasi

Acara yang dipimpin oleh Ketua Umum FORKONAS PPDOB H. Syaiful Huda serta didampingi Ketua Dewan Pembina H. Tamsil Linrung, S.Pd., ini diakhiri dengan Sidang Rapimnas.

Dalam sidang tersebut, pimpinan dan peserta merumuskan Rekomendasi Nasional, membaca Deklarasi Nasional, serta menandatangani Komitmen Bersama untuk memastikan percepatan pembentukan DOB yang berkualitas dan mandiri secara ekonomi dapat terwujud secara berkelanjutan (linov)