Oleh: Iwan A Fuad
KOTA BEKASI : detikinformasi.com — Kota Bekasi tengah berada di persimpangan jalan dan menghadapi paradoks khas kota metropolitan modern. Di satu sisi, kualitas sumber daya manusianya terus melonjak dan digitalisasi pemerintahannya berjalan kian matang. Namun di sisi lain, sebagian persoalan paling dasar yang dirasakan warga masih berkutat pada masalah klasik: banjir, kemacetan, tekanan ruang hidup, hingga tingginya biaya hidup.
Berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi pada tahun 2025 telah mencapai angka 84,43, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di posisi 83,55. Umur harapan hidup warga kini menyentuh 76,61 tahun dengan rata-rata lama sekolah mencapai 12,11 tahun.
Kendati modal manusia ini terbilang sangat kuat, tantangan kesejahteraan belum sepenuhnya tuntas. Angka kemiskinan memang tercatat turun menjadi 3,96 persen pada Maret 2025. Namun, angka tersebut perlu dibaca secara cermat karena masih menyisakan sekitar 129,54 ribu penduduk miskin, di tengah garis kemiskinan yang telah berada di kisaran Rp864.601 per kapita per bulan. Bagi kota dengan beban biaya perumahan, transportasi, pendidikan, dan konsumsi yang tinggi, kelompok yang berada tipis di atas garis kemiskinan tetap menyimpan kerentanan untuk kembali jatuh miskin.
Kondisi ini menegaskan bahwa politik pembangunan di Kota Bekasi harus naik kelas. Ukuran keberhasilan pemerintah ke depan tidak lagi cukup diukur dari seberapa banyak program yang digelontorkan, melainkan seberapa banyak persoalan riil warga yang benar-benar terselesaikan.
Jangan Selamanya Menjadi Kota Penyangga
Selama puluhan tahun, Bekasi tumbuh dalam bayang-bayang Jakarta. Wilayah ini kerap diposisikan sekadar sebagai kawasan hunian bagi para pekerja komuter metropolitan, yang mau tidak mau harus menanggung konsekuensi berupa kepadatan penduduk, mobilitas tinggi, kebutuhan infrastruktur masif, hingga tekanan ekologis.
Paradigma “kota penyangga” dinilai sudah waktunya ditinggalkan. Bekasi harus bertransformasi menjadi kota tujuan—sebuah tempat di mana warganya bukan hanya tidur, melainkan dapat bekerja, belajar, berwirausaha, berekreasi, dan membangun masa depan secara utuh. Transformasi ini menuntut keberanian politik untuk menggeser orientasi pembangunan dari sekadar mengejar pertumbuhan fisik semata menuju peningkatan produktivitas ruang dan kualitas hidup masyarakat.
Banjir dan Solusi Tata Ruang Berbasis Ekologis
Persoalan banjir di Bekasi dinilai tidak boleh lagi diperlakukan sekadar sebagai siklus musiman yang diatasi secara reaktif setelah bencana datang. Meskipun pemerintah daerah telah memasang enam titik early warning system di kawasan Jatiasih untuk memantau potensi luapan Kali Bekasi dan Kali Cikeas, sistem peringatan dini tersebut tidak bisa menggantikan kebutuhan akan penataan ekologis yang komprehensif.
Bekasi dinilai membutuhkan kebijakan blue-green city secara serius. Kebijakan ini mencakup pembangunan kolam retensi, ruang resapan air, perlindungan sempadan sungai, pembuatan taman lingkungan, rehabilitasi sistem drainase, serta pengendalian pembangunan yang ketat berdasarkan daya dukung kawasan. Pemerintah dan pengembang diingatkan agar tidak lagi menganggap setiap jengkal ruang kosong sebagai calon bangunan beton; sebagian ruang wajib dipertahankan agar air memiliki “tempat pulang.”
Mengubah Bantargebang Menjadi Pusat Ekonomi Sirkular
Persoalan sampah metropolitan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang selama ini kerap diasosiasikan dengan narasi negatif. Namun, narasi tersebut didorong untuk dibalik menjadi peluang produktif.
Kawasan Bantargebang dinilai layak dikembangkan menjadi pusat ekonomi sirkular nasional. Pengelolaannya dapat diarahkan melalui pemilahan berbasis sumber, industri daur ulang modern, fasilitas pengolahan organik, material recovery, penerapan teknologi energi residu, hingga penyediaan pusat penelitian lingkungan dan inkubator usaha berbasis limbah.
Langkah ini sejalan dengan Program Kampung Iklim yang dicanangkan Pemkot Bekasi, yang memadukan pengurangan sampah, penciptaan ruang hijau, pengelolaan air, dan partisipasi aktif warga. Warga tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek pengelolaan sampah, melainkan harus diberdayakan sebagai pelaku utama ekonomi dari transformasi lingkungan tersebut.
Digitalisasi Menuju Pemerintahan yang Berdampak
Dari sisi tata kelola pemerintahan, lompatan positif terlihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bekasi yang meningkat dari 3,01 pada 2023 menjadi 3,83 pada 2024, hingga menyentuh angka 3,96 pada 2025 dengan predikat “Sangat Baik”.
Meski demikian, tantangan berikutnya jauh lebih krusial: memastikan digitalisasi birokrasi tidak berhenti pada pemindahan formulir dari meja fisik ke layar digital. Ukuran kesuksesan smart government harus dibuat sederhana dan berdampak langsung: apakah pelayanan publik menjadi lebih cepat? Apakah pengaduan warga lebih sigap ditangani? Apakah data lintas sektor—seperti banjir, kemiskinan, transportasi, investasi, pendidikan, hingga kesehatan—telah terintegrasi menjadi satu basis pengambilan keputusan?
Bekasi dinilai membutuhkan sebuah dashboard terpadu satu kota (single city dashboard) yang memungkinkan Wali Kota, DPRD, hingga publik memantau secara real-time permasalahan yang terjadi, lokasi kejadian, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab, alokasi anggaran, hingga batas waktu penyelesaiannya.
Kemandirian Ekonomi dan Peran Keuangan Syariah
Di sektor perekonomian, struktur yang selama ini didominasi oleh konsumsi didorong untuk bergeser menuju ekonomi pencipta nilai (value-creation economy), seperti sektor jasa profesional, industri kreatif, teknologi, layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi hijau, industri halal, hingga penguatan UMKM produktif.
Sebagai kota berjuluk Kota Patriot, potensi ekonomi syariah dinilai dapat dioptimalkan sebagai instrumen penting. Pengelolaan zakat dapat diarahkan secara strategis untuk menggraduasi keluarga prasejahtera, wakaf difokuskan untuk membangun aset produktif serta fasilitas sosial, sementara koperasi dan pembiayaan syariah disiapkan untuk menopang usaha warga yang layak tumbuh. Rumusnya dinilai sederhana: zakat melindungi, wakaf membangun aset, usaha menciptakan lapangan kerja, dan pasar membentuk kemandirian.
Politik Pembangunan yang Berpihak pada Warga
Dengan segala modal yang dimiliki—mulai dari kualitas SDM yang tinggi, basis ekonomi yang besar, konektivitas metropolitan, jejaring komunitas yang kuat, hingga sistem pemerintahan yang kian terdigitalisasi—Bekasi dinilai memiliki fondasi yang kokoh untuk melakukan lompatan besar.
Yang dibutuhkan saat ini bukan lagi sekadar slogan, melainkan ketegasan politik dalam menetapkan prioritas. Anggaran daerah harus dirancang mengikuti peta masalah, bukan sebaliknya. Kinerja OPD harus dievaluasi berdasarkan dampak nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar jumlah kegiatan yang terserap. Perencanaan tata ruang pun harus berorientasi pada keberlangsungan generasi masa depan, bukan sekadar melayani kepentingan investasi jangka pendek.
Pada akhirnya, esensi dari pembangunan kota yang ideal bukanlah seberapa banyak gedung pencakar langit yang berdiri atau seberapa sering proyek diresmikan, melainkan seberapa tinggi kualitas hidup yang dirasakan oleh setiap warganya. Bekasi tidak boleh selamanya menjadi halaman belakang Jakarta; ia harus berdiri tegak sebagai kota mandiri yang produktif secara ekonomi, sehat secara ekologis, profesional dalam tata kelola, dan beradab dalam kehidupan warganya.